Korupsi Dana BPJS Hingga Ratusan Triliun

SBY, Pemilu, dan Bancakan Dana BPJS

 

Erta Priadi Wirawijaya January 14, 2014 Uncategorized

Perlu dicermati hal-hal yang berkembang dibalik layar sebuah program Jaminan Sosial yang katanya untuk rakyat…

Penulis : Sigit Wibowo, Sumber : http://www.sinarharapan.co/news/read/30666/sby-pemilu-dan-bancakan-dana-bpjs-

JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada akhir 2013 meresmikan pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Sistem asuransi kesehatan yang akan berlaku secara nasional sejak 1 Januari 2014 ini, diklaim SBY sebagai perlindungan kesehatan kepada rakyat miskin yang selama ini kesulitan memperoleh layanan kesehatan secara murah.

“Saya tidak mau dengar lagi adanya laporan rakyat kurang mampu ditolak rumah sakit dan tidak bisa berobat karena alasan biaya,” kata SBY saat memberi pidato sambutan peluncuran program BPJS di Bogor.

Ia menegaskan, rakyat miskin dapat berobat dan dirawat secara gratis di puskesmas dan rumah sakit dan BPJS yang akan menjaminnya. SBY menganggap BPJS merupakan jawaban atas harapan rakyat Indonesia yang menginginkan perlindungan kesehatan secara luas.

SBY memang dikenal para pendukungnya sebagai politikus yang santun, jujur, dan berintegritas. Namun, tidak mudah meyakinkan para pengkritiknya yang lebih sering melihat SBY sebagai sosok presiden peragu, tidak tegas, haus pencitraan, dan selalu memiliki motif-motif tersembunyi di balik layar atas apa pun yang dilakukannya. Apalagi program populis ini dilaksanakan menjelang Pemilu 2014.

JKN yang akan dikelola BPJS melibatkan uang rakyat Indonesia, terutama milik kelas pekerja. Sebagai contoh, dana Jamsostek mencapai Rp 147 triliun dan Askes Rp 44 triliun. Ini belum termasuk dana Asabri dan Taspen yang semua pengelolaannya akan diserahkan ke BPJS.

Menggiurkan

Jumlah uang yang amat menggiurkan bagi siapa pun, terutama menjelang Pemilu 2014 yang sudah di depan mata. Siapa yang bisa menjamin dana-dana yang berjumlah ratusan triliun ini tidak akan diselewengkan untuk pendanaan politik pada Pemilu 2014?

SBY dan Partai Demokrat selaku the ruling party-lah yang paling diuntungkan dengan perpindahan uang ratusan triliun dari Jamsostek, Askes, Asabri, dan Taspen ke BPJS.

Anggota-anggota DPR juga tak akan ketinggalan ikut melakukan bancakan dana-dana ini, karena sosialisasi BPJS ini dananya sangat besar, mencapai triliunan rupiah. DPR juga akan menjadikan JKN sebagai “jualan” kepada para calon pemilihnya, dengan mengatakan merekalah yang memperjuangkan aspirasi para pemilihnya sehingga mereka bisa menikmati JKN tanpa harus dipungut biaya lantaran masuk dalam kategori keluarga miskin yang mencapai 86,4 juta orang.

Anggota Petisi 28 Salamuddin Daeng mencium bau tak sedap, dana ratusan triliun ini akan menjadi bancakan SBY dan politikus Senayan. “Triwulan I/2014 dipastikan akan menjadi periode penuh korupsi dan penjarahan uang rakyat untuk memenangi Pemilu 2014,” kata Daeng.

Dana ratusan triliun ini kemungkinan besar akan diselewengkan BPJS melalui investasi yang penuh kongkalikong. Menurut UU, BPJS bertanggung jawab kepada presiden sehingga telunjuk dengan mudah diarahkan ke pihak siapa dana-dana tersebut kemungkinan besar akan dikorup.

Dana BPJS ini ditambah dari bantuan iuran APBN maupun APBD, serta iuran masyarakat mampu sesuai yang diamanatkan UU BPJS sehingga jumlahnya luar biasa besar.

Uang ratusan triliun yang liquid ini dapat ditempatkan di bank, lembaga keuangan nonbank, untuk membeli surat utang negara (obligasi), diinvestasikan pada surat berharga, atau obligasi di luar negeri. Kemungkinan besar uang-uang ini akan “diolah” untuk menyediakan dana taktis, terutama bagi pemegang kekuasaan.

Potensi Korupsi

Daeng menyatakan, saat ini sejumlah perbankan nasional kekeringan likuiditas sehingga bank-bank tersebut akan memburu dana BPJS dengan segala cara, termasuk menyuap semua pejabat guna memperoleh dana-dana ini.

Bagi perbankan, likuiditas itu harga mati kalau bank tidak ingin kolaps akibat kondisi perekonomian yang sulit. Hal ini membuka peluang korupsi dilakukan presiden maupun DPR yang memiliki kewenangan memberi persetujuan terkait penempatan dana BPJS.

Transisi dana-dana dari Jamsostek, Askes, Asabri, dan Taspen juga akan menimbulkan kekacauan sehingga potensi terjadinya korupsi besar sekali. Hal ini juga terjadi di pemda, dana-dana Jamkesda juga akan mengalami masalah serupa. Dana-dana APBN maupun APBD yang akan masuk ke BPJS tidak jelas, apakah masuk dalam bentuk saham, penyertaan pemerintah, atau seperti apa?

BPJS bisa menjadi episode terburuk pencurian uang-uang rakyat Indonesia yang dilakukan elite-elite yang berkuasa, baik presiden, anggota DPR, gubernur, bupati/wali kota, maupun anggota DPRD menjelang Pemilu 2014.

Masyarakat harus menerima kenyataan terus diperas keringatnya melalui pembayaran iuran tiap bulan, namun tidak diberitahukan secara jelas bagaimana, ke mana, dan untuk apa penggunaan uang-uang yang mereka setorkan.

Lantas masihkan kita percaya kepada presiden, anggota DPR, gubernur, bupati, anggota DPRD yang rajin mengiklankan diri bahwa mereka serius memerangi korupsi? Wallahulam.

Dishare : Dokter Indonesia Bersatu