TNI AL tangkapi Maling Ikan diperairan Indonesia

Negara-negara ini blingsatan TNI AL tangkapi maling ikan

 
Merdeka.com - Indonesia kini unjuk gigi di perairannya sendiri. Kapal-kapal TNI AL dan aparat keamanan lain bersikap tegas mengusir atau menangkap kapal-kapal asing yang mencuri kekayaan laut Indonesia.

Dulu enak saja kapal-kapal asing berburu ikan di laut Indonesia. Dengan teknologi canggih mereka meraup semua hasil laut, sementara nelayan Indonesia nyaris tak dapat apa-apa. Indonesia tak sudi hal itu terus terjadi.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan, TNI Angkatan Laut selalu melakukan operasi di perbatasan untuk menangkap kapal pencuri ikan. Pihaknya pun mengaku pernah menenggelamkan kapal pencuri ikan di perairan Indonesia.

"Kita lakukan. Dulu pernah nanti kita lakukan, karena mungkin tidak terekspos," katanya usai rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/11).

Panglima menilai tindakan keras menenggelamkan kapal asing pencuri ikan itu tak akan mengganggu hubungan Indonesia dengan negara lain.

TNI telah mengirimkan sejumlah kapal perang ke perbatasan. Kapal itu dilengkapi senjata dan radar untuk melacak pencuri ikan. Tak cuma itu, tiga pesawat tempur Sukhoi pun dikirim ke perbatasan Indonesia-Malaysia.

Negara-negara yang sering mengoperasikan kapal mereka di Indonesia pun blingsatan. Ini reaksi mereka:

=========

1.

Malaysia minta nelayan diusir saja

 
Merdeka.com - Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan mereka belum menerima pemberitahuan apa pun atas penangkapan 200 nelayan mereka yang diduga menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia.

Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman mengakui Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia sudah menghubungi Kementerian Luar Negeri untuk memeriksa identitas pada nelayan itu.

"Jika mereka terbukti warga Malaysia, maka kami akan memberikan bantuan hukum," kata Anifah dalam pernyataannya, seperti dilansir surat kabar the Star, Sabtu (22/11).

Dia mengatakan Malaysia dan Indonesia sudah menandatangani Nota Kesepahaman dalam soal penangkapan ikan sesuai hukum laut internasional pada 27 Januari 2012.

Menurut perjanjian itu, kata Anifah, kedua negara sepakat untuk hanya mengusir pelaku penangkapan ilegal, bukan menangkap mereka.

Menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan semua kapal penangkapan ikan ilegal yang memasuki perairan Indonesia akan ditenggelamkan, Anifah menuturkan dia tidak percaya kalimat itu diucapkan oleh Jokowi.

=========

 

2.

Taiwan minta jangan sembarangan tenggelamkan kapal

 
Merdeka.com - Pemerintah Taiwan ingin bernegosiasi dengan Indonesia mengenai kerjasama di bidang perikanan. Negara pecahan China ini berharap pemerintah Indonesia tidak melarang kapal Taiwan resmi yang ingin menangkap ikan di perairan Tanah Air.

Dilansir dari surat kabar China Post pekan ini, Direktur Deputi Perikanan Taiwan Tsay Tzu mengatakan pihaknya akan mendiskusikan hal ini dengan lembaga perikanan Taiwan. Lobi dengan Indonesia akan dilakukan sesegera mungkin.

"Pemerintah akan berdiskusi dengan lembaga perikanan kami mengenai keputusan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Kabarnya mereka akan melarang 40-60 kapal tuna kami beroperasi di perairan mereka," ujarnya.

Perairan Indonesia sendiri merupakan rute migrasi ikan tuna. Tsay Tzu juga menambahkan apabila kapal Taiwan dilarang beroperasi di wilayah tersebut, mereka akan pindah ke wilayah untuk mencari ikan.

Menurutnya, wajar saja jika pemerintah Indonesia berusaha menjaga wilayah perairan mereka, namun Taiwan sendiri masih berharap agar Indonesia tidak akan menjalankan keputusan itu secara keras. Apalagi dia menjanjikan seluruh kapal yang datang ke perairan Tanah Air punya izin resmi.

=============

3.

Filipina hargai ketegasan RI

 
Merdeka.com - Pemerintah Filipina segera mengirim tim ke Kabupaten Berau, Kalimantan Timur untuk memeriksa status kewarganegaraan ratusan nelayan ilegal yang ditangkap patroli TNI AL pekan lalu. Disinyalir, dari 524 orang yang ditahan, sebagian adalah warga Filipina.

Wakil Menteri Luar Negeri Filipina Wilfredo C. Santos mengatakan pihaknya menghormati kebijakan Indonesia di bidang maritim.

"Pemerintah Filipina berkomitmen untuk bekerja sama dengan instansi terkait di Indonesia untuk memverifikasi terhadap 524 nelayan dari Komunitas Bajau yang ditangkap aparat penegak Hukum Indonesia," kata Santos seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri, Rabu (26/11).

Operasi penangkapan ratusan nelayan itu dilaksanakan patroli gabungan aparat pada 16 dan 17 November 2014, di Kepulauan Derawan. Sempat beredar informasi, lebih dari 200 orang tersebut berasal dari Malaysia. Kabar itu segera ditampik otoritas Malaysia yang menuding mereka adalah imigran gelap.

Sumber
Sumber

sumber